PALANGKA RAYA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025, atau satu hari sebelum pelaksanaan retret.
“Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
Menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Bima memastikan, 505 kepala daerah peserta retreat itu adalah mereka yang tidak berhadapan dengan gugatan atau telah selesai urusan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 kemarin.
“Tujuh hari ya (retreat),” kata Bima.
“Materinya itu intinya pertama adalah tentang tupoksi dari para kepala daerah, yang kedua, Astha Cita yang disampaikan oleh para menteri-menteri terkait. Dan yang ketiga adalah ada pembekalan juga dari Lemhanas,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah tidak akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.
“Enggak [dari kantong pribadi presiden] dong, dari pemerintah,” ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2)
Prasetyo mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini tidak kontradiktif dengan arahan Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.
Sebab, Ia menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.
“Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar dia.
Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar retreat kepala daerah tersebut.
Ia mengatakan penetapan besaran anggaran retreat kepala daerah itu berada di tangan Kementerian Dalam Negeri. (R1)
