PALANGKA RAYA – Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) resmi membatalkan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah menemukan empat pelanggaran etik.
Pelanggaran tersebut mencakup ketidakjujuran dalam pengambilan data dan pelanggaran standar akademik yang telah ditetapkan.
Selain itu, Bahlil diduga menerima perlakuan khusus selama proses akademik, mulai dari pembimbingan hingga kelulusan. Perlakuan ini dinilai tidak wajar dan menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa lainnya.
Konflik kepentingan juga terungkap, di mana promotor dan kopromotor disertasi memiliki hubungan profesional dengan kebijakan Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara.
DGB UI menyatakan bahwa Bahlil lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang seharusnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses akademik yang dijalankan. Sebagai bentuk sanksi, disertasi Bahlil dibatalkan dan ia diwajibkan menulis ulang dengan topik baru sesuai standar UI.
Sanksi tegas juga diberikan kepada promotor, kopromotor, dan pimpinan program studi yang terlibat. Mereka menerima teguran keras, larangan mengajar, dan penundaan kenaikan pangkat.
DGB UI menegaskan bahwa kasus ini telah mencoreng reputasi kampus dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi.
Dilansir dari tinewss. com Pengamat pendidikan Edi Subkhan menyebut kasus ini sebagai contoh buruk bagi pejabat publik. Menurutnya, Bahlil telah memanfaatkan posisinya untuk memperlancar studinya, yang seharusnya tidak terjadi.
Edi juga menekankan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi integritas akademik di Indonesia.
DGB UI telah melakukan investigasi mendalam dengan mewawancarai berbagai pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, dan pejabat akademik terkait. Hasil investigasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperbaiki sistem akademik ke depan.
Rektor UI diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan oleh DGB UI. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan reputasi kampus dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Kasus ini juga diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama pejabat publik, untuk menjaga etika dan integritas dalam menjalankan proses akademik. DGB UI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga standar akademik yang tinggi dan tidak toleran terhadap pelanggaran.
