VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Aliansi Gerakan September Hitam, eks Aliansi Massa Aksi 1 September 2025, menegaskan sikap resmi menolak tawaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berencana memfasilitasi keberangkatan perwakilan massa aksi ke Jakarta. Aliansi menilai DPRD sudah seharusnya menunaikan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI tanpa harus mengalihkan tanggung jawab itu kepada massa aksi.
Hasil konsolidasi internal pada 16 September 2025 melahirkan tiga poin sikap utama:
- Menghargai niat baik DPRD Kalteng, namun menyayangkan tawaran tersebut karena aliansi menilai bahwa DPRD seharusnya sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi-nya untuk menyalurkan aspirasi rakyat ke tingkat pusat tanpa harus “didorong” oleh massa aksi.
- Menolak difasilitasi pemberangkatan ke Jakarta, karena aliansi sejak awal tidak pernah menuntut fasilitas tersebut. Mereka menilai bahwa penyampaian aspirasi tersebut adalah tugas legislatif yang menjadi tanggung jawab DPRD.
- Meminta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunaikan komitmennya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah yang telah diserahkan pada 1 September 2025. Penyerahan tersebut harus dilengkapi dengan dokumentasi resmi—video penyerahan, penerimaan, serta pembacaan poin-poin tuntutan—dan dipublikasikan secara resmi melalui kanal DPRD Kalteng.
“Kita meminta secara tegas agar saat penyerahan aspirasi itu dibuatkan dokumentasi berupa video dan pembacaan poin tuntutan sebagai bukti konkret bahwa aspirasi rakyat memang disampaikan,” ujar Ade, Jenderal Lapangan Aliansi.
Ade juga menyesalkan langkah DPRD yang justru mengalihkan tanggung jawab kepada massa aksi. “DPRD dipilih untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kalimantan Tengah. Sangat disayangkan ketika DPRD malah meminta masyarakat menyampaikan sendiri ke DPR RI,” tambahnya.
Dengan rilis ini, Aliansi Gerakan September Hitam menegaskan bahwa aspirasi rakyat Kalimantan Tengah tidak boleh hanya menjadi janji atau dialog kosong. DPRD Kalteng dituntut membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam memperjuangkan suara rakyat hingga ke tingkat pusat. (R2)
