BeritaGubernur KaltengKalimantan Tengah

Eks Ketua Umum PM Seruyan Dukung Gubernur Kalteng Tindak Tegas Truk ODOL, Kecam Intimidasi GSJT

Avatar
20
×

Eks Ketua Umum PM Seruyan Dukung Gubernur Kalteng Tindak Tegas Truk ODOL, Kecam Intimidasi GSJT

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PALANGKA RAYA – Eks Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Seruyan (PM Seruyan) periode 2019 – 2020 Bachtiar Ali, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam menertibkan truk over dimension over loading (ODOL) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Menurutnya, kebijakan ini penting demi menjaga kelestarian infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.
Bachtiar menyebut bahwa keberadaan truk-truk dengan muatan berlebih selama ini telah menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di berbagai daerah di Kalteng. Kerusakan ini bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi lokal dan keselamatan lalu lintas. “Over loading bukan sekadar pelanggaran aturan, tapi bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas infrastruktur yang layak,” ujarnya.

Ia juga mengecam keras adanya sikap intimidatif yang ditunjukkan oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) terhadap kebijakan Pemprov Kalteng. Menurut Bachtiar, tindakan tersebut tidak mencerminkan semangat persatuan dalam berbangsa, dan justru melemahkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keselamatan transportasi.

“Ini adalah keputusan yang telah melalui banyak pertimbangan dan merupakan hasil dari kesepakatan bersama terkait batas maksimal tonase kendaraan. Sikap GSJT yang menolak dan bahkan melakukan tekanan, sangat disayangkan,” tegasnya.

Bachtiar meminta seluruh pihak, termasuk para sopir dan pengusaha angkutan, agar dapat menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku di daerah. Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki otonomi untuk menjaga dan mengatur wilayahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. “Jangan sampai kepentingan ekonomi sesaat merusak tatanan dan hak hidup masyarakat di daerah,” tambahnya.

Dalam pandangannya, kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan langkah preventif agar infrastruktur tidak cepat rusak dan biaya pemeliharaan tidak terus membebani APBD. Ia juga mengapresiasi upaya Pemprov Kalteng yang tetap konsisten dalam menegakkan aturan meski menghadapi tekanan dari luar.

“Sebagai putra daerah, saya mendukung penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Ini soal keberpihakan pada rakyat dan keberanian dalam melindungi aset daerah. Jangan gentar, masyarakat bersama pemerintah dalam menolak truk ODOL,” tutup Bachtiar. (R2)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Prove your humanity: 5   +   6   =