PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai melakukan long march atau jalan kaki dari Taman Yos Sudarso menuju kantor DPRD Kalteng, Rabu (19/2/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan di masa pemerintahan Preside dan Wakil Presiden Indonesia, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Massa aksi menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang justru berdampak pada pendidikan. Sebelum memulai jalan kaki, massa aksi terlebih dahulu meneriakan kecaman terhadap kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sepanjang jalan menuju lokasi aksi, massa aksi terus nyanyian-nyanyian dan kritik terhadap pemerintahan hari ini.
Saat ini, massa aksi telah tiba di titik aksi yakni kantor DPRD Kalteng, Jalan Ahmad Yani, Palangka Raya. Berdasarkan pantauan voxmerdeka mereka tiba sekira pukul 13.30 WIB. Nampak, di sekitar Kantor DPRD Kalteng personel kepolisian telah berjaga.
Gubernur BEM FISIP UPR, Fernando Fairisky yang berperan sebagai juru bicara aksi, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan sikap terkait kondisi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami mau menyatakan sikap terhadap 100 hari kepemimpinan rezim omon-omon, Indonesia Gelap,” teriaknya di hadapan massa aksi dan aparat yang berjaga di depan gedung wakil rakyat dikutip dari kompas.com.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa tidak hanya membentangkan spanduk bertuliskan “Indonesia Gelap”, tetapi juga menampilkan spanduk yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap prioritas anggaran pemerintah pusat.
Sementara itu, Presiden BEM Universitas Palangka Raya (UPR), David Benedictus Situmorang mengatakan, mahasiswa akan menyuarakan keresahan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat hari ini.
“Kita menyampaikan keresahan atas kebijakan yang dibuat oleh rezim prabowo gibran hari ini, efisiensi katanya namun melantik jajaran baru,” kata David.
David menyoroti berbagai kebijakan kontroversial di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari pemangkasan anggaran pendidikan hingga hak dosen tidak dipenuhi.
“Dan banyak lagi permasalahan lainnya yang rezim hari ini buat,” imbuhnya. (R1)
