PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, memaparkan sejumlah program dan terobosan di bidang pendidikan saat menghadiri rapat bersama Komisi III DPRD Kalteng. Agenda tersebut sekaligus menjadi forum untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran 2025.
“Hari ini kita memenuhi undangan Komisi III DPRD Kalteng dalam rangka membahas KUA-PPAS anggaran perubahan tahun 2025. Tadi kita sekaligus memaparkan tentang apa dan sejauh mana progres kita di bidang pendidikan,” ujar Reza saat ditemui di DPRD Kalteng, Selasa 24 Juni 2025.
Dalam kesempatan itu, Reza menyoroti keterkaitan program prioritas dalam Kartu Huma Betang yang diusung Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo dengan sektor pendidikan. Menurutnya, dari delapan program prioritas yang terdapat dalam Kartu Huma Betang, separuhnya memiliki kaitan langsung dengan Dinas Pendidikan.
“Terkait dengan Kartu Huma Betang, bagaimana kita menyukseskan program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa kita memfokuskan Kartu Huma Betang ini. Ada delapan program prioritas di dalamnya, dan kami sampaikan bahwa empat poin di antaranya berkaitan langsung dengan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Ia menyebut, hal tersebut merupakan wujud konkret perhatian Gubernur terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan.
“Jadi separuh dari Kartu Huma Betang itu ada kaitannya dengan Disdik. Ini adalah wujud konkret perhatian Bapak Gubernur terhadap peningkatan SDM, khususnya peningkatan pendidikan di Kalteng,” tegasnya.
Beberapa program yang disorot Reza antara lain bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2 juta per kepala keluarga, program sekolah dan kuliah gratis, serta penciptaan lapangan kerja.
Reza menambahkan, program tersebut memiliki keterkaitan erat dengan program PKDS Berkah (Pelatihan Kompetensi Dasar Siswa) yang digagas Disdik Kalteng.
“Program PKDS Berkah ini adalah pelatihan kompetensi dasar siswa untuk siswa-siswi kita. Ini merupakan terobosan yang baru ada di Indonesia dan hanya di Dinas Pendidikan Kalteng. Program ini khusus untuk masyarakat Kalteng. Melalui PKDS, anak-anak kita ketika lulus tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga tiga sertifikat kompetensi dasar yang diakui dan distempel BNSP,” terangnya.
Selain itu, lanjut Reza, Disdik juga menjalankan program praktik kerja industri (prakerin) yang membantu siswa SMK mendapatkan pengalaman kerja langsung di perusahaan.
“Prakerin itu ada di Dinas Pendidikan juga, bagaimana caranya supaya anak-anak SMK kita disupport saat melakukan praktik lapangan di setiap perusahaan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Reza juga menyampaikan program bantuan 1.000 unit rumah guru sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami juga memaparkan mekanisme pengajuan rumah guru, siapa saja sasarannya, manfaatnya seperti apa, serta keunggulan dibandingkan produk lainnya, khusus di bidang penyediaan rumah layak huni,” tutupnya. (R1)
