KLATEN, JAWA TENGAH – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari ini, Senin (21/7/2025), secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peluncuran bersejarah ini dipusatkan di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menandai dimulainya gerakan ekonomi kerakyatan berskala besar yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian desa dan percepatan pemerataan pembangunan nasional.Presiden Prabowo
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah instrumen perjuangan ekonomi rakyat kecil untuk mencapai kekuatan dan kedaulatan ekonomi. “Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para hadirin, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.
Konsep KDMP/KKMP ini dirancang sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan beragam sektor usaha yang akan digeluti, mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan, hingga pengelolaan hasil bumi. Presiden menyoroti bahwa kekuatan sejati Indonesia terletak di desa, di mana mayoritas rakyat hidup dan menggerakkan roda ekonomi bangsa, seperti petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan pedagang kecil. Oleh karena itu, koperasi menjadi alat gotong royong untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan ekonomi yang solid.
Pemerintah menargetkan agar seluruh koperasi yang telah diluncurkan ini dapat beroperasi penuh dalam tiga bulan ke depan. Untuk memastikan keberhasilan program ini, akan ada pendampingan teknis, fasilitasi akses permodalan, serta kerja sama erat dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog. Koperasi ini juga diharapkan dapat memangkas rantai pasok distribusi, sehingga masyarakat desa dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan hasil panen tidak lagi terbuang sia-sia.
Presiden Prabowo juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya pengawasan internal dalam pengelolaan koperasi. Ia mengingatkan bahwa praktik korupsi di masa lalu sering menjadi penyebab kegagalan koperasi. “Jadi, kata-kata ‘Ketua Untung Duluan’ sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang. Kepala Desa sanggup? Kepala Desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua,” tegasnya. Pesan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mewujudkan koperasi yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kesejahteraan anggota. Masyarakat diimbau untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan, demi terwujudnya ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. (R1)
