BNPB, BMKG, dan TNI AD Perkuat Sinergi Tangani Karhutla di Kalimantan Tengah

VOXMERDEKA.ID, PULANG PISAU — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari percepatan pemadaman titik api, operasi modifikasi cuaca, hingga perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau, Senin (19/10/2026).

Rapat dimoderatori Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dan dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta jajaran instansi terkait.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menekankan pentingnya komando yang terpadu dan penanganan berdasarkan data riil di lapangan. Menurutnya, penanggulangan karhutla membutuhkan langkah terukur dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kita harus bahu-membahu untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal dan tuntas, agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal,” tegas Kristomei.

BMKG prediksi hujan belum merata pada November

Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan analisis iklim yang menunjukkan Kalimantan Tengah tengah menghadapi dampak fenomena El Nino dengan intensitas cukup kuat, yang memicu kekeringan berkepanjangan.

Ia mengingatkan bahwa kabut asap pekat dapat menghambat masuknya sinar matahari dan menekan proses penguapan serta pembentukan awan hujan. Kondisi tersebut berpotensi semakin memundurkan awal musim hujan.

BMKG memprediksi curah hujan di Kalimantan Tengah pada November 2026 masih berada dalam kategori menengah hingga rendah. Hujan diperkirakan mulai merata di seluruh wilayah pada periode Desember hingga April.

Untuk merespons kondisi tersebut, BMKG bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan terus menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemantauan terhadap potensi pertumbuhan awan dilakukan setiap hari agar penyemaian awan dapat menghasilkan hujan secara efektif.

TNI AD siapkan tambahan personel dan sarana

Dukungan personel dan sarana juga menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penanganan karhutla. KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapan jajaran TNI AD untuk mendukung langkah-langkah yang telah dirumuskan BNPB dan BMKG.

Ia menyampaikan bahwa instruksi teknis telah diberikan kepada Pangdam untuk mempersiapkan penambahan personel di lapangan serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan, TNI AD juga menyatakan kesiapan mendukung ketersediaan armada dan penambahan personel guna mempercepat pemadaman titik api.

Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya penanganan bersama dengan instansi pemerintah dan unsur terkait di wilayah terdampak.

Pemprov Kalteng perkuat perlindungan masyarakat

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang menyoroti tantangan penanganan karhutla di wilayah tersebut. Luas wilayah, karakteristik lahan gambut, serta kemarau panjang akibat El Nino menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.

Pemprov Kalteng bersama BNPB, TNI-Polri, pemerintah kabupaten dan kota, Manggala Agni, serta unsur terkait terus memperkuat koordinasi, evaluasi, dan penanganan dampak karhutla.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan meliputi penyediaan rumah oksigen, pembagian masker, penyaluran air bersih, dan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.

“Dengan kolaborasi dan gotong royong bersama, insya Allah karhutla di Kalimantan Tengah dapat segera teratasi dan masyarakat terlindungi,” ungkap Edy saat menyampaikan sambutan gubernur.

Pengawasan kawasan konsesi turut diperkuat

Melalui rapat koordinasi tersebut, para pemangku kepentingan menegaskan komitmen untuk meningkatkan kecepatan respons penanganan karhutla dan mengoptimalkan strategi pencegahan secara terpadu.

Pengawasan terhadap kepatuhan hukum di kawasan konsesi juga menjadi perhatian, sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang dan memperkuat penegakan aturan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BMKG, BNPB, dan unsur terkait diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran, memulihkan kualitas udara, serta membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. (RR)