Vox Merdeka
Terbaru
Kalimantan Tengah

WALHI Tolak Uji Materiil UU PPLH, Singgung Ancaman Kriminalisasi Adat

ADMIN VOX MERDEKA

ADMIN VOX MERDEKA

18 November 2026, 14:51 WIB

65 dibaca 5.0
WALHI Tolak Uji Materiil UU PPLH, Singgung Ancaman Kriminalisasi Adat
FOTO ILUSTRASI VOXMERDEKA

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional bersama WALHI Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan keberatan terhadap permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam perlindungan kearifan lokal masyarakat adat, khususnya tradisi perladangan masyarakat Dayak di Kalimantan.

Permohonan dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026 itu diajukan tiga orang untuk menguji Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para pemohon meminta ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menilai permohonan tersebut patut disayangkan karena dinilai tidak mempertimbangkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara struktural, historis, dan kontekstual. Menurutnya, masyarakat adat Dayak selama ini kerap menjadi sasaran tudingan setiap terjadi karhutla, terutama sejak peristiwa kebakaran besar pada 2015.

Ia menegaskan, praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak merupakan bagian dari identitas, warisan, serta kekayaan intelektual budaya yang harus dilindungi. Karena itu, persoalan karhutla tidak semestinya disederhanakan dengan menyalahkan praktik perladangan masyarakat adat.

“Sejak tahun 2015 masyarakat adat Dayak kerap menjadi objek tudingan dan kambing hitam dalam berbagai peristiwa karhutla. Di tengah situasi tersebut, justru muncul gugatan yang berpotensi melemahkan benteng perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat adat,” kata Janang dalam siaran pers WALHI Nasional dan WALHI Kalteng, Rabu (18/11/2026).

PASANG IKLAN DI VOX MERDEKA

Jangkau lebih banyak pembaca di seluruh Indonesia

HUBUNGI KAMI

Janang juga menyoroti bahwa praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak memiliki ketentuan dan batasan tertentu. Pasal 69 ayat (2) UU PPLH memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar, dengan luas maksimal dua hektare untuk ditanami varietas lokal serta diwajibkan memiliki sekat bakar guna mencegah api menjalar ke wilayah sekitarnya.

Menurutnya, praktik tersebut juga tidak dilakukan di kawasan gambut. Sementara itu, kebakaran berskala besar yang memicu kabut asap selama ini berkaitan pula dengan kerusakan ekosistem gambut dan aktivitas korporasi dalam pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

Ia mengungkapkan, WALHI Kalteng pada 9 November 2026 telah melaporkan delapan perusahaan yang terindikasi terlibat dalam peristiwa karhutla. Sebelumnya, pada 2023, terdapat empat perusahaan yang juga dilaporkan terkait persoalan serupa.

Selain itu, kemenangan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) pada 2016 turut mengungkap persoalan aktivitas konsesi sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap karhutla pada 2015. Rangkaian fakta tersebut, menurut Janang, menunjukkan perlunya penelusuran menyeluruh terhadap berbagai faktor penyebab kebakaran, termasuk kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, dan tanggung jawab korporasi.

Janang juga meminta para pemohon mengevaluasi dasar pemikiran dan argumentasi dalam gugatan tersebut. Ia menilai setiap langkah hukum yang menyangkut hak masyarakat adat harus didukung riset, kajian akademis, serta pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, menilai permohonan uji materiil tersebut dapat membawa dampak serius terhadap keberlangsungan praktik kearifan lokal masyarakat adat apabila dikabulkan oleh MK.

Baca Juga

WALHI Laporkan Delapan Konsesi ke Polda Kalteng

“Permohonan ini berbahaya bagi eksistensi praktik kearifan lokal masyarakat adat dan jika dikabulkan akan menjadi amunisi untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta dapat membunuh praktik kearifan lokal yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat,” ujarnya.

Teo juga menyebut persoalan karhutla di Indonesia sejak 1997/1998 hingga sekarang tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan praktik kearifan lokal masyarakat adat. Ia menyoroti kebijakan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah pada 1997/1998 serta aktivitas perusahaan pemegang perizinan berusaha sebagai bagian dari persoalan yang perlu dievaluasi.

Berdasarkan data spasial yang dirilis WALHI pada November 2026, titik panas atau hotspot ditemukan pada 945 wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Temuan tersebut, menurut Teo, memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dan lahan oleh korporasi.

WALHI Nasional dan WALHI Kalteng pun mengingatkan agar penanganan karhutla dilakukan secara komprehensif tanpa mengorbankan hak dan identitas masyarakat adat. Perlindungan kearifan lokal dinilai harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. (RR)

Pantau Langsung

Peta Titik Panas Karhutla Kalteng Terbaru

Tag: #Kalteng #Dayak #WALHI Kalteng #Tolak UU PPLH #Masyarakat Adat #Kalimantan
Tanya VOX AI

Punya pertanyaan tentang berita ini?

Contoh pertanyaan:

Bagaimana menurut Anda tentang berita ini?

5.0 / 5 dari 1 rating

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Terkait