Pemuda Palangka Raya: Wamenko Pangan Jangan Jadi "Pahlawan Kesiangan", Fokus Pusat Harus pada Pemulihan Lahan Bukan Proyek Nasional
ADMIN VOX MERDEKA
01 November 2026, 20:27 WIB
VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA — Kehadiran Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan yang memimpin Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Palangka Raya menuai kritik keras dari kalangan pemuda setempat. Bayu Prima Susilo Bambang Wijayanto, seorang pemuda representasi masyarakat Palangka Raya, menilai langkah pejabat pusat tersebut sarat akan pencitraan dan terlambat dari realitas di lapangan.
Bayu menyebut kunjungan dan kepemimpinan apel tersebut sebagai bentuk "pahlawan kesiangan". Pasalnya, pejabat pusat baru turun ke daerah setelah bencana kabut asap mereda akibat guyuran air hujan yang terjadi beberapa waktu belakangan.
"Jangan jadi pahlawan kesiangan. Pemerintah pusat baru datang dan pasang badan lewat apel siaga setelah kabut asap turun dan mereda berkat hujan beberapa hari lalu. Kemana saja saat titik-titik api berkobar dan warga mati-matian menghirup udara beracun?" tegas Bayu di Palangka Raya.
PASANG IKLAN
DI VOX MERDEKA
Jangkau lebih banyak pembaca di seluruh Indonesia
Menurutnya, selama ini kerja-kerja penanggulangan Karhutla di garis depan sepenuhnya ditanggung secara mandiri oleh pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang berjibaku di lapangan tanpa kehadiran serta dukungan optimal dari kementerian terkait di tingkat pusat.
Lebih lanjut, Bayu menyoroti bahwa kehadiran pejabat pusat yang membawa bendera "pangan" dikhawatirkan hanya menjadi alat legitimasi untuk mengamankan proyek-proyek skala nasional di Kalimantan Tengah, alih-alih berfokus pada substansi penyelamatan lingkungan hidup.
Fokus Keliru di Tengah Krisis Ekologis: Pemerintah pusat diminta untuk tidak membuang energi dan anggaran hanya untuk urusan ekspansi proyek pangan atau pencetakan sawah baru di atas lahan gambut yang sangat rentan.
Urgensi Pemulihan Ekosistem: Prioritas utama saat ini seharusnya adalah pengembalian kondisi hutan dan pemulihan hidrologi lahan gambut yang selama ini rusak akibat eksploitasi dan kanalisasi berlebihan.
Baca Juga
Masyarakat Desak Pemerintah, Spanduk “Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional” Terpasang di Depan Kantor Gubernur
Kritik Terhadap Seremoni Birokrasi: Bayu menilai masyarakat Kalteng sudah lelah dengan panggung seremoni dan kunjungan pejabat pusat yang hanya ingin terlihat berbuat di hadapan media, namun minim penyelesaian jangka panjang bagi akar masalah ekologis.
“Pemerintah pusat jangan hanya ingin terlihat bekerja di atas penderitaan rakyat. Yang dibutuhkan Kalimantan Tengah hari ini bukan seremoni apel siaga dari pejabat yang datang terlambat, melainkan komitmen nyata pemulihan ekosistem hutan dan gambut serta perlindungan hak hidup warga lokal secara permanen,” pungkas Bayu. (RR)
Punya pertanyaan tentang berita ini?
Contoh pertanyaan:
Bagaimana menurut Anda tentang berita ini?
5.0 / 5 dari 1 rating
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Kalimantan Tengah
Masyarakat Desak Pemerintah, Spanduk “Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional” Terpasang di Depan Kantor Gubernur
Kalimantan Tengah
Ditengah Asap Pekat, Aliansi Kalteng Melawan Layangkan Sembilan Tuntutan, Gubernur Disentil soal Krisis Karhutla
Kalimantan Tengah
BNPB, BMKG, dan TNI AD Perkuat Sinergi Tangani Karhutla di Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah