Ditengah Asap Pekat, Aliansi Kalteng Melawan Layangkan Sembilan Tuntutan, Gubernur Disentil soal Krisis Karhutla

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis asap di Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu kritik keras dari Aliansi Kalteng Melawan. Dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalteng, massa melayangkan sembilan tuntutan, mulai dari desakan peningkatan status bencana menjadi bencana nasional, perlindungan hak masyarakat adat, hingga penyelesaian dampak sosial ekonomi yang kian membebani warga.

Sekretaris Lapangan Aksi, Yuyun Sanjaya, menilai pemerintah daerah harus berani mengevaluasi kemampuan mitigasi karhutla dan menyatakan secara terbuka apabila penanganan bencana tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara optimal. Menurutnya, penanganan pada tingkat nasional perlu didorong agar dukungan pemerintah pusat semakin kuat.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mampu memitigasi bencana ini, sehingga persoalan karhutla dapat diangkat menjadi bencana nasional,” tegas Yuyun.

Selain mendesak peningkatan penanganan karhutla, Aliansi Kalteng Melawan meminta pemerintah menjamin hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang. Yuyun mengingatkan agar masyarakat adat tidak dijadikan kambing hitam atas persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ia juga mendesak pemerintah menanggapi berbagai persoalan yang muncul selama krisis asap, seperti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan, keterbatasan air bersih, pemadaman listrik, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami sebagai masyarakat sudah mati-matian menghirup udara kotor. Jangan sampai kami juga harus mati-matian beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Pemerintah jangan abai terhadap situasi ini,” ujarnya.

Kritik massa turut mengarah kepada Gubernur Kalteng yang tidak menemui demonstran meski aksi berlangsung sejak siang hingga sore. Yuyun menyayangkan ketidakhadiran tersebut dan menilai pemerintah seharusnya membuka ruang dialog untuk mendengarkan langsung keresahan masyarakat. Ia menyebut gubernur berada di tempat lain bersama pemerintah pusat ketika massa masih menunggu di depan kantor gubernur.

“Dengan alasan apa pun, sikap tersebut sangat pengecut. Jika tidak ingin bertemu dengan masyarakat, lebih baik turun saja agar kami tidak perlu lagi berusaha menemuinya. Kami akan menggugat,” kata Yuyun.

Di tengah aksi, Yuyun juga menyoroti gesekan dengan pihak lain yang dinilai membela pemerintah serta munculnya opini di media sosial yang dianggap mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di tengah krisis asap turut mempertaruhkan kesehatan. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memecah belah masyarakat yang sama-sama menghadapi dampak karhutla.

“Kami mempertaruhkan kesehatan karena ikut berjuang di tengah kondisi udara yang tercemar asap. Namun, kami justru diusik dan diganggu. Akan itah, akan uluh itah. Jangan sampai sesama masyarakat kita justru terpecah belah oleh sesama kita sendiri,” bebernya.

Yuyun membantah anggapan bahwa gerakan mahasiswa tidak beradab. Ia menilai narasi tersebut berisiko mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak karhutla. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, bayi yang baru lahir, dan warga lanjut usia yang menghadapi ancaman paparan asap.

“Masyarakat berhak mempertanyakan tanggung jawab pemerintah ketika anak-anak, bayi yang baru lahir dan orang lanjut usia harus menghadapi paparan asap karhutla,” pungkasnya. (RR)