Masyarakat Desak Pemerintah, Spanduk “Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional” Terpasang di Depan Kantor Gubernur

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) ditetapkan sebagai bencana nasional tidak hanya disuarakan melalui orasi. Aliansi Kalteng Melawan juga memasang spanduk bertuliskan “Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional” dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap penanganan krisis karhutla dan kabut asap di daerah tersebut.

Pemasangan spanduk itu menjadi simbol tuntutan massa agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap dampak karhutla yang dirasakan masyarakat. Krisis asap dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan warga dan tekanan ekonomi akibat terganggunya aktivitas sehari-hari.

Sekretaris Lapangan Aksi, Yuyun Sanjaya, mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng secara terbuka mengakui keterbatasan dalam menangani karhutla. Ia meminta pemerintah daerah mendorong penanganan bencana pada tingkat nasional agar dukungan pemerintah pusat dapat diperkuat.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mampu memitigasi bencana ini, sehingga persoalan karhutla dapat diangkat menjadi bencana nasional,” tegas Yuyun.

Selain mendesak penetapan status bencana nasional, Aliansi Kalteng Melawan menyampaikan sembilan tuntutan, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang. Massa juga menyoroti antrean bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan air bersih, pemadaman listrik, serta penurunan aktivitas perekonomian masyarakat.

Yuyun menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan penderitaan warga yang harus menghadapi paparan asap sekaligus tekanan ekonomi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk mengatasi dampak karhutla, bukan sekadar penanganan yang bersifat sementara.

Kekecewaan massa turut dipicu ketidakhadiran Gubernur Kalteng untuk menemui demonstran meski aksi berlangsung sejak siang hingga sore. Yuyun mengkritik sikap tersebut dan menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah.

Melalui aksi dan pemasangan spanduk tersebut, Aliansi Kalteng Melawan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Mereka mengingatkan bahwa anak-anak, bayi yang baru lahir, dan warga lanjut usia termasuk kelompok yang rentan terdampak polusi asap, sehingga pemerintah dituntut segera mengambil langkah nyata dalam penanganan karhutla. (RR)