WALHI Laporkan Delapan Konsesi ke Polda Kalteng

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran di wilayah konsesinya.

Delapan perusahaan yang dilaporkan terdiri atas enam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). WALHI berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan pelaporan tersebut didasarkan pada hasil analisis dan identifikasi terhadap sejumlah konsesi perusahaan yang terindikasi memiliki area terbakar. Dari delapan konsesi yang diidentifikasi, pihaknya melakukan verifikasi lapangan terhadap tiga konsesi sebagai sampel.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan ketiga konsesi tersebut memang memiliki area yang terbakar. Temuan itu, menurut Janang, semakin memperkuat indikasi adanya kebakaran di dalam wilayah konsesi perusahaan yang bersangkutan.

Enam perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan yakni PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia dari Genting Plantations Group, PT Arjuna Utama Sawit dari First Borneo Group, PT Tapian Nadenggan dari Sinar Mas Group/GAR, serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa dari Musimas Group. Sementara dua perusahaan pemegang PBPH adalah PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group dan PT Baratama Putra Perkasa.

Janang menjelaskan, pelaporan tersebut bukan kali pertama dilakukan WALHI Kalteng terkait dugaan kebakaran di wilayah konsesi perusahaan. Pada 2023, WALHI bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya juga pernah melaporkan empat perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar kepada Polda Kalteng.

Namun, menurut dia, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang jelas terhadap laporan sebelumnya. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut disebut masih beroperasi.

“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan ekologis,” kata Janang.

Dia menilai, penanganan karhutla selama ini tidak boleh hanya menyasar masyarakat di tingkat tapak, khususnya peladang dari masyarakat adat. Penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran, termasuk korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar.

Berdasarkan analisis WALHI Kalteng, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai sedikitnya 81.587 hektare. Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas atau hotspot terdeteksi sejak Januari hingga Oktober 2026.

Dampak karhutla juga terlihat dari tingginya kasus gangguan kesehatan masyarakat. Data BPBD Provinsi Kalteng mencatat sedikitnya 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026. Sementara data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat akumulasi 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota, termasuk Kalteng.

Janang berharap Polda Kalteng memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut serta menyampaikan perkembangan penanganannya secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan akuntabel.

Sementara itu, Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng, Agung Sesa, mengatakan pelaporan tersebut merupakan bagian dari konsistensi organisasi dalam memperjuangkan penyelamatan lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai.

Dia menyebut, laporan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan komitmen menindak dugaan pelanggaran lingkungan tanpa membedakan latar belakang maupun kekuatan ekonomi pihak yang dilaporkan.

“Jangan sampai proses penegakan hukum justru berlangsung tanpa transparansi, tebang pilih, bahkan membuka ruang bagi lahirnya impunitas hukum bagi aktor-aktor korporasi besar. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah,” tegas Agung. (RR)