WALHI dan Solidaritas Perempuan Kritik Penanganan Karhutla Kalteng, Gubernur Diminta Minta Maaf

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Solidaritas Perempuan “Mamut Menteng” Kalteng mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda wilayah tersebut. 

Kedua organisasi menilai, bencana ekologis yang berlangsung berulang kali perlu ditangani secara serius melalui kebijakan yang terukur, pencegahan yang efektif, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Kritik itu juga disampaikan menyusul pernyataan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” dalam konteks pembahasan karhutla.

Berdasarkan data akumulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yang dikutip dalam siaran pers kedua organisasi tersebut, selama 1 Januari hingga 29 September 2026 pukul 18.00 WIB tercatat 4.512 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 14.989,41 hektare. 

Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalteng hingga September 2026 dilaporkan mencapai 91.000 kasus. Data tersebut dinilai menunjukkan besarnya dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kehidupan sosial-ekonomi warga.

Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menilai pernyataan pejabat publik dalam situasi darurat seharusnya mencerminkan empati dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak. Menurutnya, kabut asap telah mengancam kesehatan warga, sementara petugas dan relawan harus menghadapi risiko besar saat melakukan pemadaman. 

“Terlepas dari maksudnya sebagai candaan atau lelucon, pernyataan tersebut tetap tidak etis dan tidak pantas disampaikan, terlebih di tengah situasi darurat yang membutuhkan empati, kepekaan, dan tanggung jawab seorang pemimpin,” tegas Janang dalam siaran pers, Senin (12/10/2026).

Janang juga mendesak Gubernur Kalteng menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi perlu menjelaskan kondisi karhutla secara komprehensif kepada pemerintah pusat agar dukungan dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan. 

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, kebijakan yang terukur, serta keberpihakan nyata terhadap keselamatan masyarakat, bukan sekadar pernyataan yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan utama.

Senada dengan itu, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan “Mamut Menteng” Kalteng, Irene Natalia Lambung, menilai dampak karhutla perlu dilihat pula dari perspektif keadilan gender, terutama terhadap perempuan di tingkat akar rumput dan masyarakat adat. 

Ia menegaskan, perempuan yang terdampak membutuhkan perlindungan dan tindakan nyata, termasuk kebijakan yang adil gender serta kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan. Irene juga mendorong penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng, Agung Sesa, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan penanganan karhutla. 

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya bergerak ketika kebakaran terjadi, tetapi harus memastikan sistem peringatan dini, mitigasi bencana, pengawasan, dan pencegahan berjalan secara terencana serta efektif. Ia juga menilai perlu ada evaluasi terhadap keselarasan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pelaksanaannya di lapangan.

WALHI dan Solidaritas Perempuan “Mamut Menteng” menegaskan, penanganan karhutla harus berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus penyelesaian akar persoalan ekologis, termasuk tata kelola ruang, penguasaan lahan, dan aktivitas industri yang berdampak terhadap lingkungan. 

Kedua organisasi mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, memperkuat pencegahan, serta memastikan perlindungan bagi kelompok rentan. Mereka juga meminta pemerintah menunjukkan tanggung jawab melalui perubahan nyata agar bencana karhutla tidak terus berulang setiap tahun. (RR)