Virdian Aurellio Bersama Pemuda Kalteng Desak Pemerintah Hadir 30 Hari Tangani Karhutla

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Ratusan pemuda yang mengikuti diskusi publik di Tugu Soekarno, Palangka Raya, Minggu (4/10/2026) malam, mendesak pemerintah memperkuat kehadiran negara dalam menangani bencana yang berulang setiap tahun tersebut.

Dalam forum tersebut, aktivis sekaligus kreator konten Virdian Aurellio menyampaikan sejumlah tuntutan generasi muda agar pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan laporan dari daerah dalam mengambil kebijakan terkait karhutla.

Ia meminta Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kepala BNPB hingga jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik untuk merasakan langsung kondisi yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah.

Menurut Virdian, selama ini penanganan karhutla terlalu banyak dilakukan dari pusat melalui laporan, rapat dan pernyataan resmi tanpa melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak asap.

“Selama ini karhutla ditangani dari Jakarta dengan saya dapat laporan, rapat di ruang ber-AC, pernyataan pers jauh dari titik api, kami bosan pada kebijakan yang dibuat orang-orang yang tak pernah mencium asapnya sendiri,” ujar Virdian.

Karena itu, ia mengusulkan agar para pejabat tersebut berkantor di Kalimantan Tengah selama 30 hari. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar pengambil kebijakan dapat melihat sekaligus merasakan langsung dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat.

“Bukan kunjungan sehari, bukan foto di depan asap. Kami minta kehadiran nyata,” tegasnya.

Virdian mengatakan, kehadiran tersebut bukan sekadar simbolis. Para pejabat diminta menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi lingkungan dan kualitas udara yang sama dengan masyarakat yang terdampak.

“Nafas dengan udara yang sama, hidup dalam asap yang sama, sebulan penuh,” ujarnya.

Menurut dia, pengalaman berada langsung di wilayah terdampak akan memberikan perspektif berbeda dalam merumuskan kebijakan dibandingkan hanya menerima laporan dari jajaran pemerintah daerah.

“Dan 30 hari cukup harusnya untuk membuat negara paham ini tidak normal, ini darurat yang terlalu lama dibiarkan menjadi musiman,” katanya.

BEM FH UPR: Bukan Minta Belas Kasihan

Senada, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR), Naomi Simamora, mengatakan ajakan tersebut merupakan bentuk desakan generasi muda agar pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan karhutla di Kalteng.

Menurut Naomi, kunjungan singkat pejabat ke wilayah terdampak belum cukup untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Jika penanganan Karhutla memang sudah baik, tidak ada alasan menolak ajakan ini,” ujar Naomi.

Ia menilai kehadiran pejabat negara seharusnya tidak berhenti pada kunjungan sehari, dokumentasi, maupun pernyataan di hadapan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan langkah nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi persoalan karhutla.

“Tapi jika yang datang hanya kunjungan sehari lalu kembali ke Jakarta, itu jawaban paling jujur soal keseriusan negara terhadap Kalimantan saat ini,” katanya.

Naomi menegaskan, tuntutan tersebut bukan ditujukan untuk meminta belas kasihan pemerintah. Generasi muda, menurutnya, ingin memastikan negara benar-benar hadir menghadapi bencana yang dampaknya dirasakan masyarakat.

“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menagih kehadiran negara,” tegasnya.

Ia menyebut Kalimantan Tengah membutuhkan pembuktian nyata melalui kebijakan dan penanganan di lapangan, bukan sekadar janji maupun kunjungan singkat.

“Kalimantan Tengah menunggu bukan janji, bukan kunjungan sehari seperti apa yang dilakukan oleh RI 1 dan RI 2, tapi 30 hari pembuktian,” ujarnya.

Naomi mengatakan, generasi muda akan terus menyuarakan persoalan karhutla hingga masyarakat mendapatkan kondisi lingkungan yang aman dan kualitas udara yang layak.

“Kami generasi muda, dan kami tidak akan berhenti menagih sampai udara yang kami hirup layak disebut sebagai udara, datang dan rasakan sendiri, atau terus jadi negara yang hanya mengerti bencana dari laporan,” pungkasnya.