PALANGKA RAYA – Usulan pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini masih menunggu pandangan dari Menteri Keuangan.
Anggota DPD RI asal Kalteng, Agustin Teras Narang, menyebut bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terkait kebutuhan anggaran, yang menjadi salah satu syarat utama sebelum pemerintah pusat memberikan persetujuan.
Menurut Teras, pembahasan DOB di Indonesia saat ini masih terhambat oleh moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Saat ini, ada sekitar 300 usulan pembentukan DOB di seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, semua itu masih menunggu keputusan pemerintah, khususnya dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” jelasnya, saat diwawancarai Berita Sampit, usai melakukan pertemuan dengan DPRD Kalteng, Senin 6 Januari 2024.
Kalteng sendiri telah mengusulkan empat DOB baru, yakni Kabupaten Katingan Utara (pemekaran dari Kabupaten Katingan), Kabupaten Kapuas Ngaju (pemekaran dari Kabupaten Kapuas), Kabupaten Kotawaringin Utara (pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur), dan Kabupaten Rungan Manuhing (pemekaran dari Kabupaten Gunung Mas). Teras menegaskan bahwa secara prinsip, dirinya mendukung penuh usulan tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemekaran harus dilakukan dengan landasan yang kuat, baik dari segi demokrasi, keadilan, maupun kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan DOB adalah salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan dan rasa keadilan. Namun, ini harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang,” ujarnya. (R1).
