Karhutla Kalteng Meningkat Tajam, Gubernur Agustiar Laporkan Kondisi Terkini kepada Presiden

VOXMERDEKA, PALANGKA RAYA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan signifikan memasuki puncak musim kemarau.

Kondisi tersebut mendorong Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melaporkan perkembangan penanganan karhutla 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).

Laporan tersebut memuat perkembangan terkini karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, mobilisasi tim gabungan, kondisi kualitas udara, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran di berbagai wilayah Kalteng.

Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dan 1.639 kejadian karhutla.

Tim darat telah menangani kebakaran dengan luasan mencapai 4.499,21 hektare. Sementara itu, berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi total luasan area terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

Gubernur juga melaporkan bahwa berdasarkan data nasional periode Januari hingga Juni 2026, luasan karhutla di Kalteng menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena intensitas kebakaran meningkat memasuki puncak kemarau. Bahkan, Agustus tercatat sebagai bulan dengan peningkatan karhutla paling signifikan sepanjang 2026.

Dalam 18 hari pertama Agustus saja, tercatat 14.659 hotspot, 798 kejadian karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar. Angka tersebut bahkan telah melampaui akumulasi kejadian pada periode Januari hingga Juli 2026.

Kondisi karhutla yang meningkat juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Kalteng. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga dari enam stasiun ISPU aktif berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.

Ketiga wilayah tersebut yakni Kasongan, Kabupaten Katingan; Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas; dan Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Sementara Palangka Raya, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya berada dalam kategori Tidak Sehat.

Untuk memperkuat penanganan, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah kabupaten/kota juga telah menetapkan status tanggap darurat karhutla, di antaranya Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya dan Barito Selatan.

Dari sisi sumber daya manusia, sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu untuk menangani karhutla di Kalteng. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, Damkar, KPH serta unsur relawan.

Selain itu, terdapat 5.303 personel relawan yang berasal dari Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Balakar dan Redkar.

Penanganan juga diperkuat melalui operasi udara. BNPB mendukung dengan satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara dan empat helikopter water bombing.

Operasi modifikasi cuaca sendiri telah dilaksanakan dalam tiga periode. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Di antaranya keterbatasan dan kebutuhan peremajaan peralatan pemadaman, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.

Karena itu, Gubernur mengusulkan penguatan dukungan pemerintah pusat, termasuk percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun.

Penempatan helikopter tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan penanganan, khususnya wilayah barat Kalteng yang memiliki tantangan akses menuju lokasi kebakaran.

Selain dukungan udara, Pemprov Kalteng juga mengusulkan penambahan peralatan pemadaman darat berupa kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air dan peralatan komunikasi untuk mendukung operasi gabungan.

Pemprov Kalteng juga berharap dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB dapat diperkuat untuk menunjang operasi pemadaman darat yang melibatkan berbagai unsur.

Pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan karhutla juga menjadi salah satu prioritas. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber air ketika kebakaran terjadi, dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian dan lembaga terkait. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla.

Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.

Laporan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi peningkatan karhutla.

Dengan dukungan tambahan personel, peralatan, operasi udara, sumber air dan pembiayaan, Pemprov Kalteng berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama selama periode puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung. (RR)