Lanjutan Aksi di Mapolda Kalteng, Anggota Koperasi Sejahtera Bersama Desak Audit Pengurus Lama

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Persoalan internal Koperasi Sejahtera Bersama Desa Sembuluh-2 kembali menjadi sorotan. Sejumlah anggota koperasi menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026), sebagai tindak lanjut dari aksi sebelumnya di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Mapolda Kalteng).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni meminta Gubernur Kalimantan Tengah bersama Dinas Koperasi Provinsi Kalteng menurunkan tim audit untuk memeriksa keuangan kepengurusan lama yang dipimpin Zainudin dan pihak-pihak terkait, serta mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam koperasi.

Para anggota berharap pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dapat turun tangan agar persoalan yang berlarut-larut tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas. Mereka menilai audit keuangan diperlukan untuk mengetahui kondisi pengelolaan dana koperasi selama kepengurusan sebelumnya.

Tuntutan pertama ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi Provinsi Kalteng agar membentuk atau menurunkan tim audit untuk memeriksa laporan keuangan kepengurusan lama, yakni Zainudin dan pihak-pihak yang disebut anggota sebagai bagian dari pengurus sebelumnya.

Melalui audit tersebut, anggota berharap pengelolaan keuangan koperasi dapat diperiksa secara menyeluruh dan transparan sehingga persoalan yang dipermasalahkan dapat ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan.

Selain audit keuangan, massa juga meminta Gubernur Kalteng dan Dinas Koperasi Provinsi Kalteng mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan konflik internal Koperasi Sejahtera Bersama Desa Sembuluh-2. Mereka berharap pemerintah hadir sebagai pihak yang dapat mendorong penyelesaian sesuai ketentuan dan aturan perkoperasian yang berlaku.

Aksi di Dinas Koperasi Provinsi Kalteng ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi di Mapolda Kalteng pada Senin (12/10/2026). Dalam aksi sebelumnya, anggota koperasi menyampaikan sejumlah persoalan terkait kepengurusan, termasuk status hukum H. Anang Syahruni serta dugaan penggelapan uang kas dan pemalsuan tanda tangan anggota yang mereka minta untuk ditindaklanjuti.

Melalui aksi lanjutan ini, anggota berharap penyelesaian tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga disertai langkah pemeriksaan dan penanganan persoalan kelembagaan koperasi oleh instansi yang berwenang. (RR)