Puluhan Ribu Wajib Pajak Palangka Raya Manfaatkan Penghapusan Denda PBB-P2

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diberlakukan Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat respons dari puluhan ribu wajib pajak.

Tercatat sebanyak 57.051 wajib pajak memanfaatkan program tersebut selama periode April hingga September 2026. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban PBB-P2 tanpa dikenakan denda.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, mengatakan program tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah mendorong masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

“Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran PBB-P2,” kata Emi, Rabu (30/9/2026).

Selain penghapusan denda PBB-P2, Bapenda juga mencatat pemanfaatan program keringanan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sepanjang September 2026, sebanyak 152 wajib pajak memanfaatkan diskon 10 persen BPHTB untuk peningkatan hak, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Prona.

Emi mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan berbagai program keringanan tersebut sekaligus menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.

Melalui kampanye “Terima Kasih Wajib Pajak”, Bapenda juga terus mengajak masyarakat membangun budaya tertib membayar pajak serta menyelesaikan kewajiban perpajakan tepat waktu.

“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak Kota Palangka Raya yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi bersama dalam mendukung pembangunan Kota Palangka Raya,” pungkasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Kota Palangka Raya juga terus menyediakan layanan informasi dan konsultasi terkait kewajiban serta berbagai layanan perpajakan daerah.

Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. (RR)