Gibran Mundur dari Wapres, Masih Bisa Maju Pilpres Lagi? Ini Kata Pengamat

VOXMERDEKA.ID, JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai belum menutup peluangnya untuk kembali ke panggung politik nasional. Meski telah melepas jabatan tersebut pada Kamis (12/11), sejumlah pengamat menilai belum ada aturan yang secara khusus melarang Gibran kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an mengatakan, secara aturan, peluang Gibran untuk kembali maju masih terbuka. Namun, salah satu persoalan yang harus diperhatikan adalah pemenuhan persyaratan pencalonan, khususnya terkait dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan.

Menurut Ali, apabila persyaratan pendidikan Gibran kembali dipersoalkan, yang bersangkutan harus dapat memastikan dokumen pendidikannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya," kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/11).

Ali menilai Gibran juga belum kehilangan seluruh modal politiknya meski tidak lagi menduduki posisi Wakil Presiden. Menurutnya, infrastruktur politik yang selama ini menopang Gibran masih dapat menjadi modal untuk kembali berkiprah di dunia politik.

Ia melihat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpotensi menjadi salah satu mesin politik yang mendukung Gibran. Hal itu, menurut Ali, tidak terlepas dari posisi Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 RI, yang dinilai masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu di tengah masyarakat.

Namun, Ali mengingatkan adanya potensi persoalan politik lain yang dapat memengaruhi posisi Gibran dan keluarga Jokowi. Salah satunya berkaitan dengan isu makar yang menurutnya dapat menjadi persoalan serius apabila diarahkan kepada Jokowi dan keluarganya.

Sebaliknya, apabila persoalan tersebut hanya berhenti pada proses hukum terhadap pihak lain, citra politik Gibran maupun Jokowi dinilai masih relatif dapat dikendalikan.

Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Jakarta itu mengatakan modal politik utama Gibran dan Jokowi selama ini tetap bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Karena itu, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dinilai tidak serta-merta menghapus seluruh modal politik yang telah dimiliki.

Ali bahkan membandingkan posisi Gibran setelah mundur dengan pengalaman politik mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Belum Ada Larangan Maju Lagi

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin juga menilai belum ada aturan yang secara eksplisit melarang Gibran kembali mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden.

Menurut Iqbal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak secara khusus mengatur status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan.

Ia mengatakan ketentuan dalam Pasal 169 UU Pemilu lebih banyak mengatur persyaratan umum yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Beberapa persyaratan tersebut antara lain berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, serta belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

"Artinya, dengan aturan yang ada sekarang, siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut," ujar Iqbal.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang yang belum secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait status seseorang yang pernah menduduki jabatan presiden atau wakil presiden tetapi berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

RUU Pemilu Dinilai Perlu Perjelas Aturan

Iqbal menilai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi momentum untuk memperjelas persoalan tersebut. Menurutnya, setidaknya terdapat dua hal yang perlu mendapatkan pengaturan lebih tegas.

Pertama, mengenai status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan. Hal tersebut menjadi penting terutama apabila pemberhentian terjadi karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan atau dianggap melakukan perbuatan tercela.

Kedua, berkaitan dengan mekanisme verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon. Persoalan tersebut termasuk dokumen penyetaraan pendidikan yang berasal dari luar negeri.

Iqbal menilai proses verifikasi tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan kandidat. Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut dia, perlu memastikan keabsahan dokumen tersebut hingga ke instansi yang menerbitkannya.

"Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan setelah calon terpilih dan menjabat," ujar Iqbal.

Karena itu, persoalan persyaratan calon dinilai perlu diselesaikan sejak tahap awal pencalonan. Dengan demikian, kontroversi mengenai keabsahan dokumen maupun pemenuhan syarat calon tidak berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan setelah seseorang terpilih dan menduduki jabatan.

Dengan belum adanya ketentuan yang secara khusus melarang mantan presiden atau wakil presiden yang mengundurkan diri untuk kembali mencalonkan diri, peluang Gibran untuk kembali ke arena politik masih terbuka. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan pencalonan yang berlaku serta perkembangan persoalan hukum dan politik yang menyertainya. (RR)