MPR Percepat Pengisian Kursi Wapres, Rapur Pemilihan Pengganti Gibran Digelar 2 Desember

VOXMERDEKA.ID, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bergerak cepat untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisi tersebut. MPR menargetkan seluruh proses pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru dapat segera diselesaikan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, secara konstitusional MPR memiliki waktu hingga 60 hari untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, MPR menginginkan proses tersebut tidak berlangsung terlalu lama.

“Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani.

Menurut Muzani, percepatan proses tersebut diperlukan agar kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama. MPR juga telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, pimpinan DPD, serta Presiden Prabowo Subianto mengenai tahapan pengisian jabatan tersebut.

Hal itu disampaikan Muzani sebelum memimpin rapat gabungan persiapan pengisian posisi Wakil Presiden di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Dalam mekanisme berikutnya, Presiden Prabowo Subianto akan diberikan waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

“Siapa nama dua calon Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini,” ujar Muzani.

Muzani berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Ia juga menyebut berbagai pandangan dan masukan publik akan menjadi bahan pertimbangan MPR dalam memperkaya praktik ketatanegaraan.

“Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR,” katanya.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dua calon Wakil Presiden yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilihan presiden sebelumnya.

MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc

Dalam rapat gabungan yang digelar Jumat (13/11/2026), MPR juga memutuskan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan dua calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Tim verifikasi tersebut beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR. Tugas tim tersebut adalah memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.

“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” ungkap Muzani dalam konferensi pers setelah rapat gabungan.

Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang.

Tim ad hoc tersebut akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR. Anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR serta kelompok DPD.

“Yang keempat, rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh 3 Wakil Ketua MPR dalam unsur tim ad hoc tersebut, yang anggotanya dari semuanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD,” ujar Muzani.

Pembentukan kedua tim tersebut menjadi bagian dari rangkaian tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).

Pemilihan hingga Pelantikan Wapres Baru 2 Desember

MPR kemudian menetapkan jadwal rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.

Rapat paripurna akan mengagendakan proses pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden terpilih.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini,” kata Muzani usai rapat gabungan.

Selain menetapkan jadwal rapat paripurna, rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR,” ujar Muzani.

Calon Wapres Tidak Disebut Harus dari Partai Tertentu

Mengenai mekanisme pengusulan dua nama calon Wakil Presiden, Muzani mengatakan UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Muzani mengatakan Presiden akan mempertimbangkan ketentuan tersebut.

“Saya kira Presiden mempertimbangkan itu,” ujarnya.

Muzani juga belum memberikan komentar ketika ditanya mengenai kemungkinan nama-nama dari lingkungan DPR atau MPR masuk dalam daftar calon Wakil Presiden.

“Saya belum bisa komentar,” jawabnya.

Prabowo Kumpulkan Ketua Umum Partai Koalisi

Di tengah proses yang berjalan di MPR, Presiden Prabowo Subianto juga mulai melakukan komunikasi dengan para ketua umum partai politik koalisi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan para ketua umum partai politik pada Jumat (13/11/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas juga membenarkan pertemuan tersebut. Ia tidak menampik bahwa pembahasan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo berencana berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

“Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya.’ Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

PAN Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuan dengan Prabowo, para ketua umum partai politik koalisi diminta menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden dalam waktu satu minggu.

“Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan kalau PAN itu diserahkan kepada presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau,” kata Zulhas.

Zulhas menegaskan PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok calon Wakil Presiden kepada Prabowo. Ia juga memastikan PAN tidak akan mengajukan kadernya untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

“Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo memberikan kesempatan kepada masing-masing partai untuk mendiskusikan nama yang dinilai layak diusulkan.

“Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN nggak ada,” jelas Zulhas.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan calon Wakil Presiden berasal dari partai koalisi, Zulhas mengatakan PAN cenderung melihat sosok dari Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.

“Ya teman-teman, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” tuturnya.

Pembahasan calon Wakil Presiden tersebut dilakukan setelah Gibran menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Prabowo Akan Kembali Bertemu Partai Koalisi

Zulhas juga mengungkapkan bahwa Prabowo akan kembali mengumpulkan para ketua umum partai politik pada pekan berikutnya. Pertemuan tersebut akan menjadi lanjutan pembahasan mengenai calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Menurut Zulhas, Prabowo terlebih dahulu akan menjalani sejumlah agenda di dalam dan luar negeri sehingga pertemuan lanjutan dengan para ketua umum partai politik dilakukan setelah rangkaian agenda tersebut selesai.

“Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit. Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian,” kata Zulhas.

Dalam pertemuan lanjutan tersebut, para ketua umum partai politik diminta menyerahkan masing-masing usulan calon Wakil Presiden.

“Untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya,” ungkapnya.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan konsolidasi antara MPR, Presiden, dan partai politik. MPR telah menyiapkan tim verifikasi dan tim ad hoc, sementara Prabowo mulai meminta partai-partai koalisi membahas nama calon sebelum dua nama resmi diajukan kepada MPR untuk selanjutnya diproses hingga pemilihan dan pelantikan pada rapat paripurna 2 Desember 2026. (RR)