WALHI Kalteng Desak Penanganan Karhutla Tak Hanya Fokus Padamkan Api, Korban Asap Harus Diprioritaskan

VOXMERDEKA.ID, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dinilai perlu memasuki tahap evaluasi menyeluruh. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng meminta pemerintah tidak hanya mengejar pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak kabut asap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai.

Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan evaluasi penting dilakukan karena penanganan karhutla telah memasuki fase kedua status siaga. Menurutnya, perpanjangan status siaga semestinya dibarengi dengan evaluasi terhadap efektivitas penanganan sebelumnya.

“Kami menilai ini yang sebenarnya harus menjadi sorotan serius dari pemerintah berkaitan dengan penanganan Karhutla. Ini sudah memasuki fase kedua status siaga Karhutla. Seharusnya sebelum status siaga ini dilanjutkan, ada berbagai hal yang dievaluasi,” kata Janang, Rabu (7/10/2026).

Ia menyebut evaluasi perlu mencakup kesiapan anggaran, sarana dan prasarana, alat pelindung diri (APD), hingga dukungan bagi relawan dan petugas yang berjibaku di lapangan.

Termasuk, kata dia, jaminan kesehatan dan asuransi bagi para pemadam yang memiliki risiko tinggi saat menjalankan tugas.

“Termasuk soal kemampuan dalam menangani Karhutla, baik itu anggaran untuk para relawan pemadam, sarana dan prasarana, Alat Pelindung Diri (APD), dan lain sebagainya. Termasuk jaminan kesehatan dan asuransi bagi para pemadam kebakaran,” tegasnya.

Jangan Lupakan Warga Terdampak Asap

Bagi WALHI Kalteng, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Perlindungan terhadap warga yang terdampak kabut asap juga harus menjadi bagian utama dari strategi pemerintah.

Janang meminta perhatian terhadap masyarakat yang mengalami dampak langsung paparan asap ditingkatkan, terutama dari sisi akses terhadap pelayanan kesehatan.

“Fokusnya jangan hanya pada pemadaman. Para penyintas atau korban kabut asap juga harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Ia mendorong fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu), puskesmas hingga rumah sakit menyediakan layanan bagi masyarakat terdampak kabut asap tanpa membebani mereka dengan biaya.

Menurutnya, layanan yang diberikan seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan. Warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap juga perlu memastikan mendapatkan pengobatan dan obat-obatan yang dibutuhkan.

“Secara umum, fasilitas kesehatan di berbagai daerah, baik itu dari tingkat Pustu sampai ke tingkat rumah sakit di Kalimantan Tengah, seharusnya meluangkan pengobatan atau fasilitas kesehatan gratis kepada masyarakat yang terdampak korban asap,” katanya.

“Kalau masyarakat terdampak membutuhkan pengobatan, termasuk obat-obatan, itu harus dipastikan tersedia dan bisa diperoleh secara gratis,” lanjutnya.

Janang menilai perlindungan kesehatan warga merupakan bagian penting dari penanganan bencana karhutla.

“Ini bagian dari mandat konstitusi untuk menjaga dan melindungi hak warga negara, termasuk hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Metode Pemadaman Juga Perlu Dievaluasi

Selain penanganan terhadap korban, WALHI Kalteng meminta pemerintah mengkaji kembali metode pemadaman yang diterapkan di lapangan.

Janang mengatakan karakteristik setiap lokasi kebakaran tidak selalu sama. Karena itu, strategi pemadaman menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi lokasi, sarana pendukung serta aspek teknis lainnya.

“Proses pemadaman juga harus dievaluasi. Bukan hanya soal ada atau tidaknya pemadaman, tetapi bagaimana metode yang digunakan, kondisi lokasi, sarana pendukung dan berbagai pertimbangan teknis lainnya,” katanya.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana pola penanganan yang diterapkan mampu mengendalikan kebakaran. Jika ditemukan metode yang tidak efektif, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan strategi di lapangan.

WALHI Soroti Ancaman ISPA

Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian WALHI. Janang menyoroti potensi meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) seiring kondisi kualitas udara yang terdampak asap.

“Penting untuk pemerintah lebih mempertimbangkan hal ini, mengingat jumlah warga Kalimantan Tengah yang tertimpa penyakit ISPA semakin tinggi per harinya,” katanya.

Karena itu, pemerintah didorong menjalankan langkah preventif sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang sudah terdampak.

Menurut Janang, penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan pencegahan, perlindungan petugas serta pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

“Kami khawatir kalau ini tidak ditangani secara serius dan tidak ditangani dengan kebijakan yang preventif serta kontributif, ini akan berlarut-larut dan kasihan warga Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (RR)