BGN Aktifkan Kembali 480 Dapur MBG, Prioritaskan Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

VOXMERDEKA.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta wilayah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi. Aktivasi 480 SPPG tersebut dijadwalkan dimulai pada Jumat, 2 Oktober 2026. Fokus awal perluasan layanan diarahkan ke wilayah Indonesia Timur.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Aktivasi akan dilakukan secara langsung oleh jajaran BGN di masing-masing wilayah.

“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram resminya, Rabu, 30 September 2026.

Dari total 480 SPPG tersebut, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.

Ke-480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Sudaryono mengatakan dirinya akan berada di Maluku dalam proses aktivasi. Sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, serta pejabat eselon II akan ditempatkan di provinsi lainnya untuk menjalankan proses aktivasi.

Namun, aktivasi tersebut belum berarti seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat. BGN masih akan menjalankan sejumlah tahapan sebelum SPPG dapat beroperasi secara penuh.

Tahapan tersebut mencakup pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional, hingga penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.

“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.

Perluasan Dilakukan Bertahap

Setelah proses aktivasi pada 2 Oktober 2026, BGN akan kembali membuka SPPG di wilayah lain secara bertahap.

Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta daerah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum memperoleh layanan MBG.

Wilayah yang jauh dari ibu kota juga menjadi perhatian karena memiliki tantangan distribusi dan akses layanan yang lebih besar.

Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah BGN untuk memperluas sasaran MBG ke sekolah-sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.

BGN sebelumnya juga memperbarui data penerima manfaat dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG karena dinilai tidak lagi menjadi prioritas berdasarkan kriteria program.

Perluasan layanan dilakukan bersamaan dengan pembenahan tata kelola SPPG. Pada September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

BGN sebelumnya juga menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak memperbaiki pelanggaran operasional.

Aktivasi Berdasarkan Sistem BGN

Sudaryono menegaskan, penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN.

Menurut dia, tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur maupun menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.

“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.

Ia meminta masyarakat dan calon mitra berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN dalam mengurus aktivasi SPPG, termasuk pihak yang meminta pungutan atau imbalan untuk mempercepat proses aktivasi.

“Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” ujarnya.

BGN juga akan melakukan verifikasi terhadap proses aktivasi. Sudaryono mengingatkan adanya kemungkinan oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk melakukan tindakan yang merugikan atau meminta pungutan.

Keamanan Pangan Tetap Jadi Perhatian

Perluasan SPPG dilakukan bersamaan dengan penguatan pengawasan terhadap dapur MBG yang sudah beroperasi.

Sudaryono menyebut keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program. BGN juga memperkuat standardisasi dapur, kapasitas penjamah makanan, rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

Dari sisi anggaran, BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.

BGN menyatakan masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.

Selain itu, BGN mulai memperkuat rantai pasok dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan SPPG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dampak program MBG di tingkat daerah.

Setelah aktivasi pada 2 Oktober, pembukaan SPPG akan terus dilakukan secara bertahap. Penentuan lokasi akan mengikuti kebutuhan layanan, hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat.

Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG tersebut. (RR)