DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Pelantikan Dijadwalkan Siang Ini

VOXMERDEKA.ID, JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan Polri memasuki tahap akhir setelah Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut diberikan setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi sebelumnya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Kapolri melalui surat presiden yang diterima pimpinan DPR. Ia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam proses fit and proper test, Suyudi memaparkan visi kepemimpinannya dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat”. Tema tersebut, kata dia, akan menjadi doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri apabila dirinya resmi dipercaya memimpin institusi tersebut.

“Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat. Sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian,” kata Suyudi dalam uji kelayakan di hadapan Komisi III DPR.

Dalam paparannya, Suyudi membagi materi calon Kapolri ke dalam lima bagian. Kelimanya mencakup situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, serta program 100 hari pertama hingga keberlanjutan program sampai 2029.

Suyudi juga menyoroti berbagai kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Menurut dia, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi institusi Polri.

“Memasuki dekade keempat perjalanan reformasi Polri, harus kita akui bahwa transformasi struktural, instrumental, dan terutama kultural, bukan pekerjaan yang mudah,” ujarnya.

Ia mengatakan kritik publik tidak semestinya ditutupi. Sebaliknya, kritik yang berbasis fakta dapat menjadi peringatan dini bagi institusi untuk mengetahui bagian yang perlu segera diperbaiki.

Suyudi turut menyinggung pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025. Menurut dia, keberadaan komisi tersebut dapat menjadi bagian dari momentum pembenahan institusi.

“Tujuannya bukan melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat,” katanya.

Jika resmi menjadi Kapolri, Suyudi menyatakan akan melanjutkan proses pembenahan internal dengan membuka ruang evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang masih ada di tubuh Polri.

“Sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu,” ujarnya.

Suyudi juga mengaitkan agenda transformasi Polri dengan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut kepolisian memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan menciptakan ruang yang aman bagi pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, agenda Asta Cita yang berkaitan dengan reformasi politik, hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional serta pembangunan sumber daya manusia memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian.

Namun, Suyudi menegaskan bahwa Polri tidak akan mengambil alih tugas kementerian maupun lembaga negara lainnya.

“Peran Polri adalah menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mencegah gangguan, dan menindak tindak pidana sesuai kewenangan,” ucapnya.

Dengan persetujuan DPR tersebut, proses pergantian Kapolri berlanjut ke tahapan berikutnya. Suyudi dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) siang. (RR)